Penulis: Nafasha Dhani Artika Putri
Banyumas, Sudut Nalar – Sepuluh ribu rupiah. Itulah honor yang diterima Widiarti setiap bulan saat mengajar di sebuah sekolah dasar pada awal pengabdiannya. Di sekolah menengah pertama tempat ia mengajar pada waktu yang sama, honornya Rp34 ribu. Dua sekolah, dua tempat pengabdian, dan upah yang nyaris tak cukup untuk ongkos bolak-balik.
Di halaman SDN 3 Kedungbanteng, Bu Widiarti duduk di bangku kayu panjang, dikelilingi murid-murid kelas 6. Anak-anak perempuan berkerudung putih dan rok merah berhimpitan di kiri dan kanannya, ada yang merangkul bahunya. Di belakang mereka, anak-anak lelaki berseragam putih berdiri berdesakan sambil tersenyum lebar. Bu Widiarti, dengan seragam cokelat, kerudung krem, dan kacamata, tersenyum di tengah mereka. Di kejauhan, di balik pepohonan, tampak gedung sekolah beratap genteng merah.
Kini guru yang bertugas di SDN 3 Kedungbanteng sejak 2017 itu mengenang masa-masa tersebut. “Saya tetap bersyukur atas honor yang diterima, walaupun tidak sebanding dengan tenaga, pikiran, dan waktu yang telah dikorbankan. Dengan niat ikhlas, saya berharap ridho Allah. Semoga jerih lelah saya dibalas kebaikan dan Allah mengabulkan cita-cita saya menjadi guru ASN. Yang penting tetap semangat menjalani masa mengabdi di dunia pendidikan,” ujarnya.
Semua bermula pada 1990, ketika Widiarti menjadi guru wiyata bakti. Selama sepuluh tahun ia mengajar sambil kuliah di IKIP PGRI Semarang, membagi hari antara dua sekolah dan ruang kuliah. Waktu menjadi persoalan utama.
“Di SD saya mengajar di jam siang, karena sekolah itu hanya punya lima ruang kelas. Anak kelas dua masuk pukul 09.00, setelah pembelajaran kelas satu selesai. Untuk honor di SMP, jadwalnya disesuaikan dengan jadwal kuliah, kadang pagi, kadang siang,” tuturnya. “Alhamdulillah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum sangat bijak dalam memberikan jadwal mengajar.”
Honornya naik pelan-pelan. Pada 2000, statusnya menjadi guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dengan honor Rp210 ribu per bulan, disesuaikan dengan ijazah. Enam tahun kemudian ia diangkat sebagai guru bantu dengan gaji Rp710 ribu. Pada 2006 ia melepas status itu untuk menjalani pemberkasan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tanpa syarat ujian.
Surat keputusan itu akhirnya turun pada 1 Januari 2007, setelah hampir 17 tahun ia mengabdi. Widiarti diangkat menjadi PNS golongan 3A sebagai guru pelaksana formasi 2007 dan ditempatkan di SDN 1 Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedungbanteng.
“Tentunya dengan rasa syukur kepada Allah SWT, doa saya diijabah. Pada 1 Januari 2007 saya mendapat SK pengangkatan CPNS golongan 3A dengan masa kerja lima tahun. Tidak semua masa kerja saya diakui,” kenangnya.
Pengangkatan itu pun belum menjadi garis akhir. Ijazah S1 yang ia pegang adalah ijazah guru bidang studi, sehingga tidak bisa dipakai untuk kenaikan pangkat. Ia kembali kuliah, kali ini S1 PGSD. Ketika studi itu hampir selesai, aturan berubah: ijazah bidang studi ternyata tidak perlu diulang, karena Bahasa Indonesia punya rumpun tersendiri di sekolah. Kuliah sudah telanjur berjalan, dan Widiarti memilih menyelesaikannya dengan biaya sendiri. Dari sekian mata kuliah yang ia tempuh, hanya 110 SKS yang diakui, padahal seharusnya sekitar 120.
“Ya, sempat kecewa, apalagi biayanya dari kantong sendiri,” ujarnya. “Tapi kuliah sudah separuh jalan. Kalau berhenti, uang dan tenaga yang sudah keluar jadi sia-sia, jadi saya selesaikan.”
Naik ke golongan 3C berarti menempuh proses jabatan fungsional (cafung) dengan sejumlah persyaratan, salah satunya menulis karya ilmiah. Widiarti mengikutinya hingga tuntas. “Orang tua saya pelanggan setia koran Suara Merdeka. Saya mengambil judul ‘Analisis Penggunaan Huruf Kapital pada Rubrik Ekonomi dan Keuangan Koran Harian Suara Merdeka’. Alhamdulillah selesai tepat waktu,” katanya.
Dua tahun kemudian ia naik ke golongan 3D lewat uji kompetensi (ukom). “Pas ukom, tangan saya dingin. Sudah puluhan tahun mengajar, tetap saja gugup kalau diuji,” ucapnya.
Pada 2017, Widiarti pindah ke SDN 3 Kedungbanteng, tempatnya mengajar sampai sekarang. Selama menjadi PNS, ia selalu dipercaya mengajar kelas 6, kelas di ujung perjalanan sekolah dasar yang menjadi pintu menuju jenjang berikutnya. “Anak kelas 6 itu sudah mau lepas, jadi perlu guru yang tegas tapi tidak menakutkan, dan Bu Widi punya itu,” kata Kepala SDN 3 Kedungbanteng, Mardiono. Widiarti menyebut alasannya lebih sederhana. “Saya senang mengantar mereka sampai gerbang terakhir.”
Dari honor Rp10 ribu hingga golongan 3D, dari ijazah yang berkali-kali dianggap kurang hingga biaya kuliah yang ia tanggung sendiri, Widiarti bertahan di ruang kelas selama lebih dari tiga dekade. “Gaji dan pangkat itu rezeki yang datang pelan-pelan,” ujarnya.
“Yang saya tunggu tiap tahun kabar dari anak-anak. Ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang cuma mampir menyapa. Kalau mereka masih ingat, saya sudah cukup.”